Manajemen Alih Teknologi di Kementerian Pertanian

Bogor, RISET-Pro.

Komersialisasi pada saat proses alih teknologi menjadi beban dari pemerintah sehingga keberhasilan dari hasil teknologi yang dihasilkan oleh para peneliti dipengaruhi oleh kekuatan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Banyak teknologi yang tidak dapat dikomersialisasikan karena pada tahap alih teknologi ini menunggu pendanaan yang cukup lama sehingga teknologi tidak dapat berkembang. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Djoko Said Damardjati saat acara Workshop di Bogor, 9-10 Novemebr 2018, yang diselenggarakan oleh RISET-Pro komponen 1.B3.3.

Lembaga Litbang sebelum tahun 1964 menggunakan lembaga penyuluhan untuk melakukan alih teknologi ke petani dan pelaku agribisnis lainnya. Pada tahun 1994 dibentuklah badan pengkajian alih teknologi disetiap propinsi yang berfungsi untuk melakukan alih teknologi.

Banyak Lembaga peneliti menggunakan Lembaga penyuluhan untuk membuat desiminasi dari hasil teknologi yang dihasilkan. Tupoksi BPTP adalah sebagai penelitian, pengkajian dan pengembangan teknologi yang dihasilkan di lapangan. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan pemerintah dan sekolah-sekolah di lapangan.

Tahun 1998 ada dorongan dari Lembaga internasional untuk pembentukan IP/TT Office, dengan memberikan pelatihan ke Litbang dan PT dalam bidang HaKI dan IP/TT. Mulai tahun 2000 diundangkan UU PVT dilanjutkan jenis HaKI lainnya. Tahun 1998 diinisiasi Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-KIAT).

Tahap selanjutnya tahun 2003 di tetapkanlah peraturan kepala badan untuk mengelola komersialisasi teknologi. Sosialisasi dan penajaman fokus dilakukan secara kontinyu agar para peneliti menjadi paham mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan komersialisasi teknologi yang dihasilkan.

Perguruan tinggi dan Lembaga Litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alih teknologi dan atau pelayanan jasa IPTEK untuk mengembangkan dirinya menurut UU NO 18 Tahun 2018. Dengan undang-undang ini maka dapat dilihat bahwa sebenarnya Lembaga peneliti dapat mengeluarkan dana untuk sistem insentifnya.

Pengajuan HAKI dilakukan melalui 2 tahap yaitu proses pendaftaran selama 2 Tahun dan bila diterima maka keluar sertifikatnya. Permasalahan disini adalah bila peneliti menunggu keluar Sertifikat HAKI nya maka inovasi teknologinya akan ketinggalan sehingga proses sertifikasi ini perlu dipersingkat.

Lisensi adalah izin yang diberikan pada pemegang HAKI kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang didapatkan dari teknologi yang dihasilkan. Persoalan yang terjadi saat ini adalah pada saat lisensi dikeluarkan dan akan dikomersialisasikan, royaltynya sangat kecil dan sudah ditetapkan sebelumnya.

Perlu dibuat mekanisme negosiasi yang benar didalam menentukan insentif terhadap peneliti. Banyak hasil penelitian yang dihasilkan dengan harga murah tetapi memiliki dampak nasional yang besar dan pemberian insentif ini masih diberikan berdasarkan harga teknologi saja. Kondisi pemberian insentif ini harus diperbaiki dengan melihat dampak dari teknologi yang dihasilkan terhadap dampak nasional.

Yang diperlukan untuk mengembangkan TTO adalah perlu dikembangkan inovasi baru yang terpadu antara lintas disiplin ilmu, lintas peneliti dan lintas Lembaga dan perguruan tinggi. Dengan meakukan penelitian lintas ilmu dan lintas Lembaga diharapkan didapatkan inovasi teknologi yang dapat dikomersialisasikan dan menguntungkan bagi setiap peneliti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *