Antara Kebijakan Wajib Paper Internasional dan Pembinaan Jurnal Nasional

Kamis, 31 Agustus 2017 | 12:54 WIB


Antara Kebijakan Wajib Paper Internasional dan Pembinaan Jurnal Nasional

oleh : Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc., Rektor Universitas Trilogi, Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Ketika saya mengumpulkan mahasiswa S2 IPB, saya minta mereka segera masuk ke tahap seminar dan ujian. Karena mereka sudah siap. Tetapi salah seorang dari mereka mengingatkan bahwa ujian S2 baru bisa dilakukan bila sudah menulis paper di jurnal. Untuk itu, saya menyarankan segera mengirim paper ke jurnal nasional. Menurut pengalaman, proses penerimaan sampai pemberitahuan di jurnal nasional itu memakan waktu cukup lama. Bisa sekitar 3-4 bulan. Hal ini berefek pada keterlambatan ujian sehingga mahasiswa harus membayar biaya perkuliahan semester berikutnya. Ini tidak “fair”.

Jalan keluarnya mereka mau meniru teman-temannya yang mengirim paper ke jurnal-jurnal India. Mengapa ke India? Karena kepastian penerimaan paper untuk terbit sangat cepat, sekitar satu minggu. Ketika saya tanya perihal pembayaran. Ternyata satu paper rata-rata harus bayar sekitar USD 200. Bahkan ada yang hitungannya USD 50 per lembar. Kalau satu paper 10 halaman, berarti mahasiswa harus bayar USD 500. Saya mulai merenung. Lagi-lagi, ini sama sekali tidak “fair”. Hanya untuk masuk ke tahap ujian mereka harus mengeluarkan uang sebesar itu. Bayangkan kalau mahasiswa S2 dan S3 IPB ada sekitar 5000 orang maka kita akan mengirim uang ke India atau negara asing lainnya sebesar 1 – 2.5 juta USD.

Konon kebijakan ini bermuara pada kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sekitar 3-4 tahun yang lalu gara-gara panik jumlah paper kita di bawah Malaysia. Keruan saja, “capital flight” ini akan terus membengkak akibat kebijakan pengiriman paper mahasiswa S2/S3 di PT Indonesia. Apalagi kewajiban paper internasional bagi mahasiswa S3 itu minimum dua. Betapa kita telah menghambur-hamburkan uang demi kelulusan mahasiswa pascasarjana. Cilakanya, biaya itu dibebankan kepada mahasiswa. Kalaupun ditanggung negara, uang itu akan lebih baik untuk beasiswa putra-putri Indonesia dari desa dan daerah tertinggal, tentunya akan sangat bermanfaat.

Apakah kebijakan penulisan paper untuk jurnal perlu diberhentikan? Tentunya tidak. Hanya sebaiknya diprioritaskan atau bahkan diharuskan untuk jurnal nasional. Lalu bagaimana kalau jurnal nasional tidak ada? Penulisan paper dapat dimuat di jurnal yang dikelola oleh universitas dimana program pascasarjana itu berada. Pemerintah lebih baik mengalokasikan dana untuk pembinaan jurnal nasional daripada mewajibkan penulisan jurnal internasional. Siapkan dana pembinaan profesionalitas pengelolaan jurnal. Tumbuhkan kerjasama universitas dan asosiasi keilmuan dan profesi untuk pengelolaan jurnal bersama. Dana sekitar 2.5 juta USD itu akan bermanfaat untuk membangun sistem keilmuan Indonesia.

Pada tahap awal, dapat dipetik dari pengalaman di IPB ketika mendirikan SPs (Sekolah Pascasarjana) tahun 1975 yang dibarengi dengan pembuatan jurnal Pascasarjana. Mahasiswa yang akan dan telah lulus magister atau doktor disarankan menulis sebahagian dari thesis atau disertasi di jurnal tersebut. Selain mereka berlatih menulis jurnal ilmiah, menyebarkan keilmuan di kalangan para peneliti nasional, dan tidak ada uang yang terbang ke luar negeri. Dewasa ini, dimana segala sesuatu dapat dilakukan secara elektronik, kita bisa membuat jurnal elektronik yang cepat dan biaya minimal. Mahasiswa tidak perlu mengeluarkan dollar untuk kelulusannya, cukup dengan rupiah yang terjangkau.

Sistem Keilmuan

Sebaiknya kewajiban menulis jurnal, seminar, dan pendidikan pascasarjana dikaitkan dengan sistem keilmuan nasional. Bukan sekedar persyaratan yang cenderung administratif, kurang menyentuh esensi kewajiban itu. Kita harus mempunyai desain besar keilmuan menyangkut semua lembaga yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti Perguruan Tinggi dan LIPI.

Apakah kita sudah memiliki desain besar itu? Bagaimana rencana Indonesia dalam membentuk K-society (masyarakat ilmu pengetahuan) dan K-economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan)? Kita mampu membuat kelembagaan negara yang berkaitan dengan hukum, ombudsman, politik yang berbeda dengan masa orde baru. Kita mampu membuat sistem pemilihan langsung di kabupaten/kota, propinsi, dan nasional. Bahkan membuat pola pemilihan serentak. Tetapi untuk sistem keilmuan yang tidak terjebak administratif, sepertinya kita masih gamang.

Bila ada kejelasan tujuan dan ruang lingkup, kita bisa membuat perencanaan yang doable (dapat dijalankan) yang dianggap impossible (tidak mungkin). Misalnya program alih energi melalui penggunaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang tadinya menggunakan minyak tanah. Sesuatu yang dianggap sulit, ternyata mampu. Masyarakat saat ini sudah terbiasa menggunakan LPG. Artinya, bila ada kemauan dan dituangkan dalam suatu konsep yang jelas dan terukur, maka kita bisa menjalankannya.

Contoh di atas, asal ada kemauan, dapat dijalankan pada bidang ilmu pengetahuan, termasuk perihal kewajiban menulis jurnal bagi mahasiswa pascasarjana. Bagi mereka, menulis paper cukup diwajibkan di jurnal-jurnal nasional. Bila ingin disitasi oleh para peneliti asing, jurnal nasional dapat berkelas internasional. Sehingga bahasa yang dipergunakan harus bahasa asing, utamanya bahasa Inggris. Program harus ada dalam maket rancangan besar sistem keilmuan. Jangan terpilah-pilah, parsial, dan tidak berefek signifikan dalam mendongkrak kinerja penelitian nasional.

Selama kita tidak memiliki sistem keilmuan yang jelas, niscaya kebijakan pun akan asal jadi, tidak matang, sporadis dan emosional. Tidak mencerminkan suatu entitas masyarakat keilmuan. Seolah-olah kita dapat langsung dipandang oleh dunia luar bila kuantitas paper kita banyak. Belum tentu. Masyarakat ilmuwan, akan memilih kualitas daripada kuantitas. Satu paper yang sangat bermutu itu bisa disitasi oleh ratusan peneliti.

Sedangkan ratusan paper akan tetap tidak dilirik, bila isinya “trivial”, asal-asalan. Ekosistem budaya mutu itulah yang harus dibangun oleh suatu universitas, terutama PTN yang telah mendapatkan dana banyak dari pajak rakyat. Dengan pola yang ada saat ini, dimana aspek administrasinya sangat menonjol, perguruan tinggi tidak lebih dari lembaga kursus. Selama ini pula PT akan miskin inovasi yang bermakna, bermanfaat, dan mencerahkan. Situasi seperti inilah yang harus dicari solusi yang cerdas, bukan sekedar administrasi.

sumber : http://terbittop.com/2015/08/07/stop-kebijakan-wajib-paper-internasional/

catatan editor: penulisan judul disesuaikan oleh editor, tanpa merubah isi dan substansi tulisan yang sudah viral.

(editor/risetpro/artikel/2/082017)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *