Pembelajaran Manajemen Alih Teknologi Licencing di LPNK

Bogor, RISET-Pro

Selain insentif, jumlah lisensi yang terkait kerjasama antara pengguna dan inventor di LPNK, menjadi Permasalahan tersendiri , hal ini sering timbul pada saat pembuatan lisensi yang prosesnya cukup lama dan Panjang , serta biaya yang besar, Ujar Prof.Eriyatno di sela sela acara Workshop Komponen 1 B 3.3. di Bogor, 9-10 November 2018.

Menurut Ery, Dasar hukum dari pembuatan Paten adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2016. Paten merupakan hak eklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberi hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut. Paten dan lisensi dapat dicabut bila merugikan masyarakat dan lingkungan.

Indeks Kinerja Utama (IKU) dari LPNK diantaranya adalah Lisensi per satuan waktu dimana semakin banyak semakin baik. Efisiensi biaya pembuatan lisensi harus dihitung seefisien mungkin agar dapat memberikan keuntungan yang besar dan dapat dilaksanakan dengan cepat. Efektifitas Paten dilihat dari kesesuaian Paten dengan keinginan perusahaan atau pengguna. Jumlah royalti yang sepadan dengan usaha riset inovasinya dalam rangka meningkatkan motivasi peneliti dan perekayasa.

Dalam melakukan kesepakatan bisnis tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang tetapi harus menggunakan pekerja yang fokus dan terlatih didalam bernegosiasi dengan konsumen. LPNK harus melatih SDM untuk bekerja secara khusus untuk melakukan negosiasi sehingga menghasilkan business deal.

Lisensi yang didapatkan dari LPNK saat ini sangat sedikit bila di lihat dari jumlah tetapi sebenarnya tidak dapat hanya dari jumlah tetapi harus dilihat dari income yang diberikan dari lisensi yang diberikan. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari setiap lisensi yang dikeluarkan harus dihitung dengan metode market based bukan cost based.

Setiap LPNK memiliki Standar yang berbeda beda dalam membuat atau membangun lisensi kerjasama sehingg memiliki perbedaan disetiap LPNK. Perlu dibuat SOP baku yang dapat dijadikan standar didalam pembuatan SOP agar komersialisasi dapat berjalan dengan baik dan benar. SOP ini harus benar-benar dibuat berdasarkan keadaan yang ideal. Perlu dilakukan diskusi pakar dan pihak pihak yang terkait didalam kegiatan pembuatan lisensi.

LPNK harus memiliki unit yang mengelola pembuatan lisensi kerjasama dengan pengguna dimana unit ini fokus mengerjakan pembuatan lisensi. Kantor ALih Teknologi (KAT) harus dibuat dan dikembangkan agar dapat melaksanakan fungsi ini agar kegiatan komersialisasi hasil teknologi dapat dilaksanakan dengan optimal dan memberikan keuntungan yang besar bagi LPNK dan peneliti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *